Latest Movie :

MAKALAH POLITIK PEMBUATAN KEBIJAKAN


MAKALAH
POLITIK DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN DALAM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN
Disusun guna memenuhi tugas keperawatan profesional
Dosen pengampu
Hj. Iftikhatun Afifah,S.Kep,Ns
Disusun Oleh:
Kelompok 1
AKADEMI KEPERAWATAN ALHIKMAH 2
Benda – Sirampog – Brebes
2012
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
            Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah rohmah hidayah serta inayahNya kepada kita semuanya sehingga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan makalah ini tidak lebih dari kurun waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing  dan membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu dan iman. Semoga beliau selalu memberi syafa’at kepada kita semua sebagai umatnya kelak di hari kiamat.
            Demikianlah sedikit pengantar dari kami, mudah-mudahan berkenan di hati bapak ibu dosen pembimbing dan teman-teman semua. Dengan segala kerendahan hati, beginilah keadaan karya kami. Masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari bapak ibu dosen pembimbing serta teman-teman semua demi kemajuan kami semua.

                                                                                                           
Benda, November 2012

                                                                                                                        Penulis
BAB  I

    Pendahuluan
Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah terbentuk mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Proses profesionalisasi merupakan proses pengakuan terhadap sesuatu yang dirasakan, dinilai dan diterima secara spontan oleh masyarakat. Profesi keperawatan, profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain, dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalamsistem pelayanan kesehatan di Indonesia agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka perawat masih memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme sesuai dengan keadaan dan lingkungan social di Indonesia. Proses ini merupakan tantangan bagi perawat Indonesia dan perlu dipersiapkan dengan baik, berencana, berkelanjutan dan tentunya memerlukan waktu yang lama.

    Latar Belakang
    Institusi pendidikan keperawatan sangat bertanggung jawab dan berperan penting dalam rangka melahirkan generasi perawat yang berkwalitas dan berdedikasi. Sejalan dengan berkembangnya institusi pendidikan keperawatan di Indonesia semakin bertambah jumlahnya. Motivasi dari pendirian institusi pendidikan keperawatanpun sangat bervariasi dari alasan “Bisnis” sampai dengan “Sosial”. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan dan keganjilan adalah banyaknya pemilik dan pengelola institusi pendidikan keperawatan ini yang sama sekali tidak memiliki pemahaman yang cukup
    tentang keperawatan baik secara disiplin ilmu atau profesi. Ini menjadi penyebab rendahnya mutu lulusan dari pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia dan tidak siap untuk bersaing.
    Salah satu tolok ukur kwalitas dari perawat dipercaturan Internasional adalah kemampuanuntuk dapat lulus dalam Ujian Kompetensi Keperawatan seperti ujian NCLEX-RN dan CGFNS sebagai syarat mutlak bagi seorang perawat untuk dapat bekerja di USA. Dalam hal ini kualitas dan kemampuan perawat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Di Kuwait pernah terjadi fakta yang memalukan sekaligus menjatuhkan kredibilitas bangsa terutama system pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan Higher Education bagi perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait
BAB II
PEMBAHASAN

1.     ARTI KEMERDEKAAN DALAM POLITIK BANGSA INDONESIA
a.       Proklamasi Kemerdekaan tanggal :17 Agustus 1945merupakan puncak keberhasilan perjuangan Bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan. Sejarah saat ini Bangsa Indonesia bebas menentukan politiknya sendiri.
b.      Salah satu pendiri bangsa Indonesia Bung Karno mengatakan Kemerdekaan bukanlah tujuan melainkan merupakan jembatan emas untuk mencapai tujuan.
c.       Para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan nasional cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea 4, sebagai berikut :”pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memejukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai tujusn tersebut mutlsk perlu dilaksanakan pembangnan nasional.
d.      Untuk merealisasikan politik dan pembangunan nasional, pada tanggal :18 Agustus 1945, PPKI mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan UUD 1945.
2.      PEMBANGUNAN NASIONAL
a.       Pengertian
Pembangunan Nasional adalah pembangunan disegala bidang kehidupan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh, terpadu, terarah dan terencana.
b.      Landasan Pembangunan Nasional
1)      Landasan Idiil                  : Pancasila
2)      Landasan Konstitusional : UUD 1945
c.       Tujuan Pembangunan Nasional
Terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan sepiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
d.      Pola Pembangunan Nasional
1)      Agar supaya pelaksanaan pembangunan terarah dan terpadu serta untuk mencapai tujuan adanya haluan / arah yang dirumuskan menjadi Pola Pembangunan Nasional.
2)      Dari tahun 1945 sampai saat ini bangsa indonesia telah mengalami 3 periode / orde Pemerintahan dengan Pola Pembangunan Nasional yang berada sebagai berikut:
a)      Tahun 1945 – 1966 : Pemerintahan Orde Lama Pola Pembangunan Nasional:
Ø  Garis – Garis Besar Haluan Politik
Ø  Garis – Garis Besar Haluan Pembangunan
b)      Tahun 1966 – 1998 : Pemerintahan Orde Baru, Pola Pembanguanan Nasional : Garis – Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
c)      Tahun 1998 – sekarang : Pemerintahan Orde Reformasi, Pola Pembangunan Nasional  : Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
e.       Bidang – Bidang Pembangunan Nasional
Bidang – Bidang Pembangunan Nasional meliputi :
                             I.            Bidang Ekonomi
                          II.            Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan
                       III.            Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
                       IV.            Bidang Hukum
                          V.            Bidang Politik,Aparatur Negara,Penerangan,Komunikasi dan Media Masa.
                       VI.            Bidang Pertahanan Nasional
Pembangunan Kesehatan termasuk dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
3.      PEMBANGUNAN KESEHATAN
a)      Kedudukan
Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu bagian dan modal utama dari Pembangunan Nasional.
b)      Landasan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:
1)      UU Nomor : 23 tahun 1992 tentang kesehatan
2)      UU Nomor : 25 tahun 2000 tentang PROPENAS
3)      Kep. Man. Kesh. Nomor :131/MENKES/SK/II/2004, tentang : Sistem  Kesehatan Nasional
4)      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574/MENKES/SK/IV/2000, tentang : Kebijakan  Kesehatan Indonesia Sehat 2010
5)      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1202/MENKES/SK/VIII/2003, tentang : Indikator Indonesia Sehat 2010.
c)      Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
1)      Paradigma Pembangunan Sehat merupakan Dasar Pandang Baru dan Mmodel Pembangunan Kesehatan yang dalam jangka panjang :
a.       mendorong  masyarakat untuk bersikap lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.
b.      Mengutamakan upaya pelayanan yang bersifat promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif.

2)      Visi Pembangunan Sehat
Visi adalah Gambaran masyarakat Indonesia dimasa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai :”INDONESIA  SEHAT 2010” yang dilandasi dengan:
a.       Penduduk Indonesia hidup dalam lingkungan dan dengan prilaku sehat.
b.      Penduduk indonesia memiliki kenangan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.
c.       Penduduk Indonesia memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
3)      Misi Pembangunan Sehat
a.       Menggerakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
b.      Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
c.       Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau.
d.      Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu,keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan.
4)      Tujuan pembangunan Kesehatan
Meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya  Visi Indonesia sehat 2010.

5)      Indikator Indonesia Sehat 2010
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit / nyata tentang Visi Indonesia  Sehat 2010 telah ditetapkan indikator – indikator dan target – target yang ingin dicapai pada tahun 2010, melalui Kep.Kesh Nomor :2012/MENKES/VIII/2003, tentang : Indikator Indonesia Sehat 2010.
a.       Pengertian
Indikator adalah Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu
b.      Pengelompokan indikator
1)      Indikator hasil akhir :
Indikator derajat kesehatan : Mortalitas,Morbiditas,status Gizi
2)      Indikator hasil antara
Indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan :perilaku sehat,akses dan mutu pelayanan kesehatan.
3)      Indikator proses dan masukan,meliputi :pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan,manajemen kesehatan dan konstribusi sektor terkait.
c.       Target indikator
Beberapa target indikator pada akhir tahun 2010 antara lain :
A.    Indikstor mortslitas
Ø  Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup:40
Ø  Angka harapan hidup waktu lahir :67,9 tahun
B.     Indikator Morbiditas :
Ø  Angka kesakitan DBD per 100000 penduduk :2
Ø  Angka kesakitan HIV terhadap penduduk beresiko ;0,9
C.     Indikator status gizi
Prosentase balita dengan gizi buruk :15
6)      Kebijakan pembangunan kesehatan
a.       Pemantapan kerjasama lintas sektoral
b.      Peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta
c.       peningkatan kesehatan lingkungan
d.      Peningkatan upaya kesehatan
e.       Peningkatan sumber daya kesehatan
f.       Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
g.      Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan formasi, makanan, dan alat kesehatan yang tidak absah / illegal
h.      Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari makalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :
1)       Kebijakan pembangunan kesehatan
a.       Pemantapan kerjasama lintas sektoral
b.      Peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta
c.       peningkatan kesehatan lingkungan
d.      Peningkatan upaya kesehatan
e.       Peningkatan sumber daya kesehatan
f.       Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
g.      Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan formasi, makanan, dan alat kesehatan yang tidak absah / illegal
h.      Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
Rahajo J.Setiajadji. 2002. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Edisi 1. Jakarta:EGC
Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Pomank Template | omank Template
Copyright © 2011. galery makalah - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Pomank Template
Proudly powered by Blogger